Back
CATATAN KRITIS KONSTRUKTIF PERTEMUAN AWAL TAHUN DPP PKBSI – KETUA MPR RI
Author Susi
Saturday, Jan 18, 2020 5:08 pm
CATATAN KRITIS KONSTRUKTIF PERTEMUAN AWAL TAHUN DPP PKBSI – KETUA MPR RI
Di awal tahun 2020, PKBSI membuka lembaran baru. Mencoba membuat jejak. Dalam upaya menorehkan sejarah. Adalah pertemuan Dewan Pengurus PKBSI dengan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo di Lt. IX Gedung PDR/ MPR RI, Kamis, 16 Januari 2020. Dihadiri langsung Ketua Umum PKBSI DR. H. Rahmat Shah, Ketua Dewan Pembina Mayjen TNI (Purn) Drs. Tanribali Lamo, SH., Sekjen Tony Sumampau beserta jajaran ketua dan anggota bidang PKBSI.
 
Pertemuan berlangsung hangat, konstruktif dan penuh optimisme. Harapan akan kinerja PKBSI yang semakin baik, serta dukungan politik dan upaya mendukung tersedianya payung hukum kebijakan yang akan lebih memberikan kemudahan dan kelancaran kegiatan operasional seluruh LK anggota PKBSI.
 
Pasca pertemuan, banyak hal dan agenda yang perlu ditindaklanjuti. Hal itu menjadi pekerjaan rumah PKBSI. Termasuk sekretariat PKBSI tanpa kecuali.  
 
PKBSI : Potret Mitra Strategis yang Belum Didukung Sepenuhnya 
 
Ketua Umum PKBSI membuka pertemuan dengan menyampaikan potensi kelimpahan keanekaragaman hayati Indonesia sebagai negara megabiodiversity kedua terbesar dunia. Namun pengelolaan dan pemanfaatannya masih jauh dari optimal. Bahkan kini banyak satwa dilindungi dan terancam punah yang keberadaan populasinya semakin menurun di habitat alaminya. Tersebab oleh berbagai faktor yang bersifat kompleks. Baik sosial, ekonomi, budaya dan terutama perubahan lingkungan di berbagai tingkatan.
 
PKBSI beserta seluruh LK anggotanya memiliki peran multi dimensi. Bukan saja sebagai lembaga konservasi, namun juga berperan dalam upaya edukasi, hingga rekreasi. Termasuk riset dan penelitian. Dari sisi ekonomi, LK juga berperan dalam mendongkrak kinerja pariwisata daerah maupun nasional. Tercermin dari kemampuannya menyedot pengunjung kurang lebih 50 juta orang per tahun. Kontribusi tersebut disumbangkan dari 54 anggota PKBSI yang tersebar di seluruh Indonesia. 
 
Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja LK anggota, PKBSI melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan dan lembaga riset. Baik nasional maupun internasional. Termasuk badan-badan konservasi dan satwa liar di bawah naungan payung PBB.
 
Ditambahkan oleh Ketua Dewan Pembina PKBSI, bahwa keberadaan LK dewasa ini memegang peran penting. Terutama dalam upaya membantu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Saat ini, ditengah beratnya tantangan perdagangan komoditas berbasis SDA di tingkat global, pengembangan sektor pariwisata berbasis bentang alam dan kelimpahan kekayaan jenis flora fauna Indonesia menjadi potensi yang sangat prospektif. Terlebih dengan meningkatnya migrasi dan mobilitas warga dunia sebagai salah satu megatrend global. Pengembangan LK menjadi sebuah peluang yang sangat menjanjikan. Termasuk multiplier effectnya. 
 
Dengan berbagai peluang dan potensi, serta bukti nyata kinerjanya dalam mewujudkan fungsi konservasi, edukasi, rekreasi dan riset, PKBSI semestinya didukung secara optimal oleh Pemerintah dan berbagai pihak lainnya. Namun harus diakui PKBSI belum sepenuhnya memperoleh dukungan yang semestinya di negerinya sendiri. 
 
Hal itu ditegaskan oleh Sekjen PKBSI, bahwa dalam berbagai proses perijinan, upaya tukar menukar satwa antar LK masih terkendala oleh proses birokrasi yang membutuhkan waktu lama. Termasuk proses penangkaran satwa liar oleh LK yang terkendala, antara lain dengan persoalan asal usul satwa liar itu sendiri. Implikasinya, upaya memajukan LK anggota PKBSI menjadi terkendala. Bahkan adakalanya terhambat. Hal ini tentu sangat ironis karena perkembangan LK di luar negeri yang sangat didukung oleh negara dan pemerintahan yang bersangkutan. Bukan hanya dengan kemudahan peraturan dan perijinan. Namun juga dalam hal fasilitas teknologi hingga promosi. 
 
Ditambahkan Sekjen PKBSI, LK memiliki kemampuan menangkarkan berbagai jenis satwa liar yang dilindungi dan terancam punah. Banyak jenis-jenis satwa endemik, terutama dari jenis burung yang sudah berhasil ditangkarkan dengan peningkatan populasi yang signifikan. Sebut misalnya jenis burung Jalak Bali (Leucopsar rothschildi) atau Jalak Putih (Acridotheres melanopterus) dan jenis-jenis unggas lainnya. Termasuk jenis–jenis satwa liar dari mamalia, reptil dan sebagainya. Semua jenis satwa yang telah berhasil ditangkarkan oleh PKBSI telah dilakukan pelepas-liaran sehingga bisa mengembalikan populasi jenis satwa yang semakin langka bahkan terancam punah.
 
LK anggota PKBSI juga memiliki kompetensi dan fasilitasi dalam kasus penyitaan satwa liar. Dalam banyak kasus penyitaan satwa liar, Sekjen PKBSI menegaskan LK selalu mendukung dan membantu perawatannya. Namun, saat sudah dirawat dengan baik, kemudian ada conflict of interest dengan pihak tertenu, keberadaan satwa sitaan menjadi tidak jelas. Terkesan LK anggota PKBSI hanya menjadi tempat penampungan bahkan tempat sampah saja. Sebuah hubungan resiprositas yang sangat sub ordinatif antara Pemerintah dan LK.  Termasuk mencerminkan rendahnya sikap dan rasa saling menghargai.
 
Rekomendasi dan Pekerjaan Rumah PKBSI ke Depan
 
Dengan berbagai ungkapan situasi dan kondisi di atas, DPP PKBSI menyampaikan beberapa sumbangan pemikiran, sekaligus saran serta masukan kepada Ketua MPRI RI. Tentu dengan harapan agar terdapat dukungan peraturan dan kebijakan Pemerintah yang lebih baik. Sumbang saran tersebut meliputi :
 
1. Perlu membangun hubungan tripartite antara Pemerintah daerah dengan PKBSI dan LK di daerah. LK adalah salah satu potensi bagi upaya peningkatan PAD Pemda. Namun tidak boleh menjadikan LK sebagai  sebuah lembaga yang hanya berorientasi ekonomi semata. Apalagi hanya menjadi “sapi perah” yang justru akan mematikannya.
 
2. Sebagai awalan, diusulkan bisa diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) antara DPP PKBSI dan LK anggotanya dengan Komisi II DPR RI.
 
3. Selain RDPU denga Komisi II DPR RI, disarankan juga untuk melakukan RDPU dengan Komisi IV DPR RI dimana merupakan mitra KLHK, Cq. Ditjen KSDAE yang membawahi masalah-masalah teknis bidang LK (perijinan LK, tukar menukar satwa dsb).
 
4. Perlunya sebuah payung hukum UU di bidang satwa liar dan juga keberadaan PKBSI. Tentu dengan mengacu pada UU lain yang sudah ada maupun agenda RUU yang relevan yang sudah masuk dalam Prolegnas 2020. 
 
5. Dalam jangka pendek, perlu mereview berbagai peraturan terkait perijinan LK agar lebih disederhanakan dan dipermudah. Selain dalam konteks investasi dan peningkatan penyerapan TK, juga dalam upaya mendukung konservasi pelestarian keanekaragaman hayati.
 
6. Perlunya dukungan promosi Pemerintah atas keberadaan LK dengan semua fungsinya. Selain itu, Pemerintah juga lebih berani dalam melakukan kampanye atas asal usul dan kepemilikan jenis-jenis satwa liar endemik Indonesia. Sehingga tidak mudah diklaim sebagai satwa liar endemik negara lain. Meskipun dengan menggunakan rasionalitas ilmiah. 
 
Atas penyampaian Ketua Umum PKBSI beserta seluruh jajarannya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo secara responsif menyampaikan hal-hal sebagai berikut :
 
1. Sangat terkesan dengan berbagai data dan informasi yang disampaikan DPP PKBSI beserta LK anggotanya. Sebagai politisi sekaligus pejabat tinggi negara, selama ini sama dengan orang awam yang tidak banyak tahu tentang seluk beluk LK dan berbagai kiprahnya. Ternyata LK domestic dibawah koordinasi PKBSI tidak kalah dengan keberadaan LK luar negeri. Bahkan dalam beberapa hal, LK Indonesia memiliki kelebihan karena memang secara natural Indonesia merupakan negara mega biodiversity terbesar kedua di dunia.
 
2. Mendukung sepenuhnya upaya meningkatkan peran PKBSI dan kinerja LK anggota PKBSI dalam rangka membantu meningkatkan kinerja pariwisata nasional sekaligus dalam rangka peningkatan penerimaan negara. Secara teknis hal ini akan dilakukan sesuai dengan kewenangan MPR RI beserta jaringan Ketua MPR RI.
 
3. Berbagai data dan informasi yang bersifat anomali yang disampaikan oleh DPP PKBSI, antara lain masih rumit dan lamanya proses perijinan, prosedur dan mekanisme tukar menukar satwa antar LK yang sangat lama, ancaman kriminalisasi Pengurus PKBSI di masa lalu,  lemahnya dukungan Pemda dan sebagainya, akan “dibunyikan” sesuai dengan tugas dan kewenangan yang dimiiki oleh MPR RI. 
 
4. Terkait dengan usulan penyusunan RUU satwa dan kelembagaan PKBSI, diminta untuk dibuatkan sebuah naskah akademik sesuai dengan standar yang berlaku sebagai bahan pertimbangan tindak lanjut.
 
5. Menyambut baik tawaran Ketua DPP PKBSI untuk melakukan kegiatan pelepas liaran satwa liar ke alam dalam sebuah kegiatan yang akan ditetapkan waktu dan tempatnya pada saatnya nanti.
 
Demikian, catatan kritis hasil pertemuan DPP PKBSI dengan Ketua MPR RI sebagai bahan pertimbangan dan upaya tindak lanjut ke depan. Semoga, langkah positip dan konstruktif ini benar – benar akan terus dijalin dan ditindaklanjuti. Sehingga bisa menghasilkan keputusan-keputusan politik maupun kebijakan yang pro satwa liar sekaligus ramah LK. Tentu saja  bagi upaya peningkatan peran PKBSI dan kinerja seluruh LK anggota PKBSI ke depan.
 
Jakarta, 16 Januari 2020
Agung Nugraha
Kabid Humas PKBSI
Indonesia Zoo & Aquarium Association
RSS Feed