Back
Kerjasama LK dengan KBS, Sesuai Prosedur dan UU yang Berlaku
Author Susi
Friday, Apr 11, 2014 10:42 pm
Kerjasama LK dengan KBS, Sesuai Prosedur dan UU yang Berlaku

Keterangan & Penjelasan Perihal KBS

11 April 2014

Kerjasama LK dengan KBS, Sesuai Prosedur dan UU yang Berlaku

Issue penjarahan dan korupsi seperti tudingan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya maupun oknum tertentu menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakmengertian akan duduk persoalan yang sebenarnya. Enam kebun binatang/LK yang melakukan kerjasama dalam pemindahan satwa surplus KBS sudah melalui ijin Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan, atas dasar rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan Satwa KBS.

“Masalah ini muncul, karena ketidakpahaman dan ketidakmengertian serta tindakan sepihak Walikota Surabaya maupun oknum tertentu terhadap masalah pengelolaan satwa sebuah kebun binatang. Kebun binatang bukan peternakan yang membutuhkan satwa sejenis dalam jumlah banyak, sebab populasi harus sesuai kapasitas, juga karena ada pihak yang dengan sengaja mencari-cari kesalahan dengan menjelek-jelekan Anggota dan Pengurus PKBSI sedangkan yang bersangkutan tidak paham tentang konservasi” kata Rahmat Shah di Surabaya.

Kerjasama pemindahan satwa KBS bukan sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa, semua sudah melalui kajian ilmiah yang mendalam dan berkesinambungan, baik secara teknis maupun non teknis, yang dilakukan oleh lembaga penelitian, pemerintah, LSM serta badan yang berkompeten dibidangnya yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Kemenhut, Kementan, Pemprov Jawa Timur, Pemkot Surabaya dan Perhimpunan Kebun Binatang Se Indonesia (PKBSI), dan dibentuk langsung oleh Kementerian Kehutanan selaku pemegang otorita izin lembaga konservasi di Indonesia, serta atas saran dan masukan berbagai pihak dari dalam dan luar negeri yang prihatin akan kondisi satwa KBS.

Selaku induk organisasi, PKBSI diminta oleh Kemenhut ikut serta membahas mekanisme bantuan kepada KBS untuk mengawal proses pengelolaan KBS yang profesional, sebab dalam perjalanannya terjadi konflik internal dalam pengelolaan KBS, yakni dualisme kepemimpinan pada 1981-2009, yang berdampak pada buruknya pengelolaan koleksi satwa.

Kondisi KBS yang pada saat itu mengalami carut marut permasalahan manajemen mengakibatkan banyak satwa mati, hilang dan sakit. Kondisi ini  memaksa pemerintah mencabut izin LK KBS setelah berbagai upaya mencari jalan keluar tidak berhasil. Maka selanjutnya, untuk membenahi kemelut KBS, Kemenhut membentuk Tim Pengelola Sementara (TPS) KBS yang bertugas antara lain ; melaksanakan pengelolaan, mulai dari administrasi perkantoran, sarana prasarana pengunjung, pemeliharaan/perawatan satwa, seleksi populasi satwa surplus, kesehatan satwa dll, hingga KBS dapat menjadi lembaga konservasi yang baik dan profesional.

Banyak perbaikan sarana dan prasarana yang dilakukan oleh TPS untuk KBS karena kerjasama dan komunikasi yang terjalin baik antara TPS KBS dan Walikota terutama  pada saat dijabat oleh Bambang DH.

Setelah dua kali perpanjangan masa bakti (belum juga terbentuk pengelola definitif), maka tugas TPS jilid tiga yang terdiri dari unsur Kemenhut, Pemprov Jawa Timur, Pemkot Surabaya, BKSDA, DPRD, Perguruan Tinggi, Pemda, Praktisi dan PKBSI dilanjutkan, dengan Ketua I Hadi Prasetyo (Pemprov Jatim) dan Ketua Pelaksana Harian Tony Sumampau yang juga selaku Sekretaris Jenderal PKBSI.

Dalam hal menentukan arah kebijakan pengelolaan satwa surplus di KBS, dibentuklah Tim kajian teknis oleh Dirjen PHKA. Tim tersebut adalah Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan Satwa KBS yang telah bekerja selama kurang lebih tujuh bulan dan menyampaikan rekomendasi serta solusi terhadap permasalahan kondisi satwa di KBS yang dituangkan dalam bentuk BAP, dimana salah satu rekomendasinya adalah solusi terhadap pengelolaan satwa surplus KBS.

Anggota Tim Evaluasi terdiri dari unsur yang berkompeten dibidangnya dan tidak diragukan lagi keilmuannya, yaitu LIPI, 3 (tiga) Perguruan Tinggi Nasional yaitu IPB, Universitas Airlangga (UNAIR) dan Universitas Gajah Mada (UGM), Kemenhut, Kementan, PDHI, PKBSI dan LSM LASA, sedangkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim diketahui oleh Kemenhut, Kepala BBKSDA Jawa Timur, Ketua TPS KBS, Pemkot dan PKBSI. Atas dasar rekomendasi itulah TPS KBS dan BBKSDA Jawa Timur menerima instruksi dari Dirjen PHKA dan selanjutnya bekerja menindaklanjuti sesuai arah kebijakan yang disampaikan oleh Tim Evaluasi.

Kerjasama THPS dan KBS

Terkait kerjasama THPS dan KBS, bahwa telah didakan rapat beberapa kali terutama dalam rangka mencari dukungan dan bantuan dari lembaga konservasi anggota PKBSI untuk membantu menangani satwa surplus KBS. Pada rapat yang diadakan oleh Kemenhut tanggal 1 Februari 2013 yang dipimpin oleh Direktur KKH disepakati oleh peserta rapat bahwa harus ada bantuan konkrit untuk KBS sesuai dengan kebutuhan KBS pada saat itu, baik berupa satwa baru, fress blood, pembangunan sarana dan prasarana maupun bantuan lainnya yang terkait dengan baik dan lancarnya pengelolaan kebun binatang. Rapat tersebut dihadiri oleh sebagian besar LK anggota PKBSI.

THPS adalah salah satu dari enam LK yang memberikan dukungan dan bantuan kepada KBS yang dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama (MoU). Adapun MoU dibuat atas dasar kesepakatan keduabelah pihak dalam rangka penyelamatan terhadap satwa surplus dengan cara memindahan dari KBS ke THPS. Hal pemindahan satwa ini sudah lazim dan wajar terjadi dalam konservasi karena satwa yang tidak terjamin kesejahteraannya dan terancam keberadaannya maupun terancam kualitas genetiknya harus diselamatkan dengan tatacara sesuai aturan dan UU yang berlaku.

Proses pemindahan satwaKBS kepadaenam LK anggota PKBSI begitu juga kepada THPS dilakukan secara prosedural mengikuti ketentuan yang berlaku, diketahui, disetujui dan atas ijin yang dikeluarkan pemerintah, baik oleh Pemprov Jawa Timur dalam hal ini Dinas Peternakan dan Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu maupun BBKSDA Jawa Timur dan BKSDA Sumatera Utara.Seluruh persyaratan ini telah dilaksanakan dan dipenuhi oleh Taman Hewan Pematangsiantar.

Kesepakatan antara THPS dengan KBS yang tertuang dalam MoU adalah pemindahan satwa surplus dan melakukan pemugaran dan pembangunan baru Museum Edukasi Satwa beserta pengadaan sarana pendukung lainnya berupa AC, Komputer, design interior serta koleksi berbagai opsetan satwa liar yang jumlahnya ratusan. Namun sangat disayangkan museum satwa yang kami bangun dengan tujuan untuk kemaslahatan masyarakat banyak terutama untuk pengunjung KBS, sampai saat ini dinafikkan keberadaannya. Rencana pembukaan museum oleh Bpk. Mahfud MD dibatalkan secara sepihak oleh PDTS dengan alasan HUT Kota Surabaya kemudian tidak ditepati dengan alasan lain yang tidak masuk akal, sementara undangan telah kami sebar. Dapat dibayangkan betapa ini hanya karena arogansi jabatan tanpa mengindahkan kepentingan umum yang lebih besar. Museum satwa sangat berguna untuk penelitian dan pendidikan, jangan sampai kita menelantarkan satwa mati begitu saja, karena jika dirawat dengan baik dapat bermanfaat dan bernilai konservasi tinggi.

Pemindahan Satwa KBS ke THPS

Terkait tudingan pihak-pihak tertentu perihal pemindahan satwa surplus KBS sejumlah 140 ekor ke THPS, dapat kami jelaskan bahwa pemindahan satwa dari KBS ke lembaga konservasi pada dasarnya merupakan upaya penyelamatan satwa dalam rangka pembinaan populasi, dan sebagai lembaga konservasi yang prihatin akan kondisi satwa di KBS tersebut maka THPS bermaksud menyelamatkan dan memeliharanya dengan baik sesuai kaidah/pedoman kesejahteraan satwa. THPS pun telah membangun sarana untuk satwa-satwa tersebut dengan biaya yang tidak sedikit, tak lain agar satwa dapat hidup sejahtera sesuai arah pedoman lima kebebasan satwa (bebas dari rasa haus & lapar, sakit, takut, malnutrisi dan bebas berperilaku normal) .Hal ini dilakukan juga karena dimanapun satwa liar berada adalah tetap milik negara, LK hanya diberikan kewenangan untuk mengelolanya sehingga kami dengan tangan terbuka menerima pemindahan satwa tersebut. Kami jamin sepenuhnya dan jangan ragukan komitmen kami dalam mengelola satwa. Perlu diketahui pula bahwa THPS yang kami kelola adalah milik Pemkot begitu juga dengan KBS yang kini juga milik Pemkot.

Ada aturan main dalam tatacara mengelola kebun binatang yang baik dan benar, sesuai standard WAZA (World Association of Zoos and Aquarium), SEAZA (South East Asian Zoos Association) maupun sesuai pedoman PKBSI, dan disebutkan bahwa kerjasama antar lembaga konservasi sudah lazim dilakukan.

“Pemindahan satwa yang dilakukan sudah sesuai prosedur dan mengacu pada aturan WAZA, SEAZA, dan PKBSI. Ini yang tidak dipahami oleh kebanyakan orang awam dan tidak dimengerti oleh Walikota Surabaya ditambah lagi oknum yang terus menerus mencari kesalahan dalam pemindahan satwa ini, padahal semua sudah sesuai aturan , ketentuan, UU yang berlaku dan tidak ada kerugian negara. Tolong tunjukan kepada kami bila negara dirugikan dalam pemindahan satwa ini, karena satwa dimanapun keberadaannya tetap milik negara dan dilindungi UU, dan TPS bersama PKBSI serta stakeholder lainnya bekerja sukarela dengan biaya pribadi, tidak menggunakan uang negara, semua hanya karena kecintaan kami terhadap satwa, amanah yang diberikan kepada kami dan karena rasa prihatin kami melihat kondisi KBS” kata Rahmat yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) utusan Sumatra Utara.  

Kerjasama LK dan Upaya Memperbaiki KBS Menjadi Tertunda

Hanya karena arogansi sepihak karena tidak mau duduk bersama mendengarkan presentasi kami hanya kurang lebih 30 menit tentang “KBS dulu, kini dan masa depan”maka semua kerjasama yang sebelumnya berjalan dengan baik terhenti, berubah menjadi carut marut permasalahan yang tak kunjung selesai dan suasana bertambah panas, banyak cacian, kritikan, teguran yang dilayangkan kepada pemerintah Indonesia maupun kepada PKBSI selaku induk organisasi perkebunbinatangan. Beberapa pembangunan kandang dan satwa yang akan keluar masuk KBS pun menjadi tidak berjalan lancar sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati, bahkan kemudian banyak kematian satwa yang tidak wajar di KBS.

Namun berita yang beredar maupun yang disampaikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab kepada media, baik cetak maupun elektronik, sungguh jauh dari kejadian yang ada dan sebenarnya, penuh dengan rekayasa dan pemutarbalikkan fakta, serta telah terbentuk opini yang berujung pada pencemaran nama baik.

Pemindahan satwa yang seharusnya menjadi hal lumrah dan biasa terjadi berubah menjadi masalah politik, pencitraan dan ajang mencari popularitas yang berujung pada pencemaran nama baik bagi PKBSI dan angggota.

Jangan salahkan kami bila program memperbaiki KBS menjadi terhenti ditengah jalan, karena yang menghentikannya adalah Walikota Surabaya, yang karena ketidaktahuan dan arogansinya menyalahartikan surat Menteri Kehutanan tentang pengelolaan KBS, dan berujung pada pelaporannya ke KPK. Sungguh sangat menyedihkan dan kami sayangkan, tidak ada keinginan untuk saling terbuka melihat kenyataan yang ada dan sebenarnya untuk bersama memperbaiki KBS kedepan agar bangsa dan negara kita tidak mendapat kecaman keras dari berbagai pihak.

Apa yang dituduhkan kepada kami tentang adanya korupsi, penjarahan, perampokan dan tidak perlu ada museum satwa di KBS, menunjukan ketidakmengertian Walikota terhadap konservasi. Sungguh sangat disayangkan dan kami prihatin! Bila kita tidak tahu dan tidak mengerti, maka kita tidak perlu malu untuk belajar dan tidak perlu malu untuk bertanya kepada ahlinya, agar akhirnya kita tidak dipermalukan. Terkesan ada rekayasa dan persoalan menjadi dipolitisir.

PKBSI

Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia atau PKBSI adalah organisasi profesi bersifat nirlaba, tidak mencari keuntungan, fokus pada konservasi satwa di ex-situ (diluar habitat alamnya) dan merupakan satu-satunya induk organisasi perkebunbinatangan di Indonesia.

PKBSI merupakan mitra sejajar dengan Pemerintah (Kementerian Kehutanan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pariwisata dll.), dan memiliki peran : Mengayomi, Membina dan Melayani Anggota dalam upaya pembinaan, pengembangan dan peningkatan profesionalisme perkebunbinatangan di Indonesia.

PKBSI diperkuat dengan Susunan Dewan Pelindung, Dewan Penasehat, Dewan Pembina serta Pengurus Harian yang merupakan tokoh nasional yang dikenal dengan reputasi baik dan telah menerima berbagai penghargaan dari berbagai negara, baik didalam maupun luar negeri dikarenakan kerja nyata dan pengabdiannya yang dilakukan diberbagai bidang, baik bidang lingkungan, konservasi maupun keanekaragamanhayati.

Semua didedikasikan bagi bangsa dan negara yang secara langsung  memberi manfaat bagi keberlanjutan kehidupan alam dan lingkungan serta mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia, dan oleh karenanya kami selaku Ketua Umum menjamin bahwa tidak ada pelanggaran UU, perdagangan satwa maupun korupsi pada pemindahan satwa KBS.Semua tuduhan yang ditujukan kepada kami hanya karena ada pihak-pihak yang ingin mencari popularitas dan pencitraan dengan melakukan rekayasa dan fitnah keji dengan tujuan memecah-belah organisasi dalam permasalahan ini.

Sejak berdirinya pada tahun 1969, berbagai upaya dalam
perbaikan kesejahteraan satwa di lembaga konservasi/kebun binatang di Indonesia telah dilakukan PKBSI bersama World Association for Zoo and Aqurium (WAZA), European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), South East Asian Zoos Association (SEAZA),  dan juga pemerintah selaku pemegang otorita, diantaranya : mendukung pelestarian dan konservasi satwa, baik di ex-situ/kebun binatang maupun konservasi di ex-situ link in-situ (pelepasliaran satwa ke alam habitatnya), mendukung penelitian, memberi edukasi bagi masyarakat,  memberikan ruang terbuka hijau, serta sebagai tempat sarana rekreasi yang layak, mendidik dan terjangkau bagi keluarga, anak didik, maupun masyarakat umum, sekaligus menumbuhkembangkan rasa cinta terhadap satwa penghuni pertama alam semesta, anugrah Tuhan Yang Maha Kuasa.


Kami berharap permasalahan ini menjadi pelajaran bagi kita semua untuk bersikap lebih arif dan bijaksana dalam setiap langkah dan tindakan yang kita lakukan, lebih saling terbuka, saling menghormati satu dengan lain, dan hilangkan sifat arogansi pribadi yang akhirnya dapat merugikan diri kita sendiri.

Semoga Bangsa Indonesia menjadi Bangsa yang besar dan bermoral tinggi sebagaimana ungkapan Mahatma Gandhi“Kebesaran dan tingginya moral suatu bangsa dapat dinilai dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan satwanya”.

“Rawatlah satwa dengan hati nurani”


Ketua Umum PKBSI

 

DR.H. Rahmat Shah

Indonesia Zoo & Aquarium Association
RSS Feed