Back
Seputar Masalah KBS, Ketua Umum & Sekjen PKBSI Tempuh Jalur Hukum
Author Susi
Saturday, Jun 14, 2014 2:38 am
Seputar Masalah KBS,  Ketua Umum & Sekjen PKBSI Tempuh Jalur Hukum
Pers Rilis
Surabaya, 14 Juni 2014
 
                                        
SURABAYA –  Ketua Umum Perhimpunan  Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) RAHMAT SHAH mengajukan laporan tindak pidana terhadap TRI RISMAHARINI selaku Walikota Surabaya, beralamat di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, sebagai TERLAPOR I dan SINGKY SOEWADJI, beralamat di Jalan Sutorejo Prima Indah Utara I/20 Blok 19, Surabaya, Jawa Timur, sebagai TERLAPOR II. Laporan kepolisian tersebut dilakukan di Kantor Polda Jawa Timur, baru-baru ini.
 
Selain itu RAHMAT SHAH, selaku Ketua Umum PKBSI  dan TONY SUMAMPAU selaku Sekretaris Jenderal PKBSI yang  beralamat di Jalan Harsono RM. 10, Jakarta Selatan itu juga mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum  melalui  Pengadilan Negeri Surabaya, terhadap TRI RISMAHARINI selaku Walikota Surabaya, dan SINGKY SOEWADJI.
 
“Kami melakukan gugatan secara pidana dan perdata. Biarlah ini masuk ke ranah hukum, supaya masyarakat tahu duduk persoalan yang sebenarnya,” kata Rahmat Shah di Surabaya, Sabtu (14/6/2014). 
 
Gugatan secara pidana dan perdata itu dilakukan Tim Kuasa Hukum PKBSI. Beranggotakan  POLTAK HUTADJULU, SH, MBA, MH, RAZMAN ARIF NASUTION, SH, S.Ag, MA, Ph.D, FADJAR MARPAUNG, SH. MH, dan MARUSAHA, SH.
 
PARA TERLAPOR tersebut dikualifisir telah melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat 3 jo. Pasal 28 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 310 KUHPIDANA jo. Pasal  311 KUHPIDANA .     
 
Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana terurai diatas, maka dengan ini mohon agar dilakukan pemeriksaan PRO JUSTITIA terhadap PELAPOR dan TERLAPOR .
 
Sedangkan dalam hal perdata, Tim kuasa hukum menuturkan, berdasarkan Pasal 1372 KUHPerdata yang menentukan bahwa: “tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik”
 
Rahmat Shah sekali lagi menegaskan, tidak ada yang salah dalam pemindahan satwa surplus KBS, semua telah mengikuti prosedur dan UU yang berlaku dan disetujui oleh pemerintah dalam hal ini Kementerian Kehutanan selaku pemegang otorita.
 
Issue penjarahan dan korupsi seperti tudingan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya maupun oknum tertentu menunjukkan ketidakpahaman dan ketidakmengertian akan duduk persoalan yang sebenarnya. Enam kebun binatang/LK yang melakukan kerjasama dalam pemindahan satwa surplus KBS sudah melalui ijin Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Kehutanan, atas dasar rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan Satwa KBS.
 
Masalah ini muncul, karena ketidakpahaman dan ketidakmengertian serta tindakan sepihak Walikota Surabaya maupun oknum tertentu terhadap masalah pengelolaan satwa sebuah kebun binatang, juga karena ada pihak yang dengan sengaja mencari-cari kesalahan dengan menjelek-jelekan Anggota dan Pengurus PKBSI sedangkan yang bersangkutan tidak paham tentang konservasi.
 
Kerjasama pemindahan satwa KBS bukan sesuatu yang dilakukan dengan tergesa-gesa dan tanpa dasar, semua sudah melalui kajian ilmiah yang mendalam dan berkesinambungan, baik secara teknis maupun non teknis, yang dilakukan oleh lembaga penelitian, pemerintah, LSM serta badan yang berkompeten dibidangnya yaitu Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Institut Pertanian Bogor (IPB), Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI), Kemenhut, Kementan, Pemprov Jawa Timur, Pemkot Surabaya dan Perhimpunan Kebun Binatang Se Indonesia (PKBSI), dan dibentuk langsung oleh Kementerian Kehutanan, serta atas saran dan masukan berbagai pihak dari dalam dan luar negeri yang prihatin akan kondisi satwa KBS.
 
Selaku induk organisasi, PKBSI diminta oleh Kemenhut ikut serta membahas mekanisme bantuan kepada KBS untuk mengawal proses pengelolaan KBS yang profesional, sebab dalam perjalanannya terjadi konflik internal dalam pengelolaan KBS, yakni dualisme kepemimpinan pada 1981-2009, yang berdampak pada buruknya pengelolaan koleksi satwa.
 
Sedangkan dalam hal menentukan arah kebijakan pengelolaan satwa surplus di KBS, dibentuk Tim kajian teknis oleh Dirjen PHKA. Tim tersebut adalah Tim Evaluasi Kesehatan dan Pengelolaan Satwa KBS yang telah bekerja selama kurang lebih tujuh bulan dan menyampaikan rekomendasi serta solusi terhadap permasalahan kondisi satwa di KBS yang dituangkan dalam bentuk BAP, dimana salah satu rekomendasinya adalah solusi terhadap pengelolaan satwa surplus KBS.
 
Anggota Tim Evaluasi terdiri dari unsur yang berkompeten dibidangnya dan tidak diragukan lagi keilmuannya, yaitu LIPI, 3 (tiga) Perguruan Tinggi Nasional yaitu IPB, Universitas Airlangga (UNAIR) dan Universitas Gajah Mada (UGM), Kemenhut, Kementan, PDHI, PKBSI dan LSM LASA, sedangkan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim diketahui oleh Kemenhut, Kepala BBKSDA Jawa Timur, Ketua TPS KBS, Pemkot dan PKBSI. Atas dasar rekomendasi itulah TPS KBS dan BBKSDA Jawa Timur menerima instruksi dari Dirjen PHKA dan selanjutnya bekerja menindaklanjuti sesuai arah kebijakan yang disampaikan oleh Tim Evaluasi.
 
Hal pemindahan satwa ini sudah lazim dan wajar terjadi dalam konservasi karena satwa yang tidak terjamin kesejahteraannya dan terancam keberadaannya maupun terancam kualitas genetiknya harus diselamatkan dengan tatacara sesuai aturan dan UU yang berlaku. 
 
Proses pemindahan satwa KBS kepada enam LK anggota PKBSI dilakukan secara prosedural mengikuti ketentuan yang berlaku, diketahui, disetujui dan atas ijin yang dikeluarkan pemerintah, baik oleh Pemprov Jawa Timur dalam hal ini Dinas Peternakan dan Badan Penanaman Modal UPT Pelayanan Perizinan Terpadu maupun BBKSDA Jawa Timur dan BKSDA Sumatera Utara. Pemindahan juga dilakukan ke Taman Hewan Pematangsiantar yang juga merupakan kebun binatang milik Pemkot, karena dimanapun satwa liar berada adalah tetap milik negara, LK hanya diberikan kewenangan untuk mengelolanya.
 
Hanya karena tidak mau duduk bersama mendengarkan presentasi kami hanya kurang lebih 30 menit tentang “KBS Dulu, Selama Dikelola TPS dan Rencana Masa Depan” maka semua kerjasama yang sebelumnya berjalan dengan baik terhenti, berubah menjadi carut marut permasalahan yang tak kunjung selesai dan suasana bertambah panas, banyak cacian, kritikan, teguran yang dilayangkan kepada pemerintah Indonesia maupun kepada PKBSI selaku induk organisasi perkebunbinatangan. Beberapa pembangunan kandang dan satwa yang akan keluar masuk KBS pun menjadi tidak berjalan lancar sesuai perjanjian kerjasama yang telah disepakati, bahkan kemudian banyak kematian satwa yang tidak wajar di KBS.
Namun berita yang beredar maupun yang disampaikan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab kepada media, baik cetak maupun elektronik, sungguh jauh dari kejadian yang ada dan sebenarnya, penuh dengan rekayasa dan pemutarbalikkan fakta, serta telah terbentuk opini yang berujung pada pencemaran nama baik. 
 
Bahkan dengan arogan menyampaikan pendapatnya agar Taman Hewan Pematangsiantar (THPS) ditutup dengan alasan yang tidak masuk akal memuat berita yang direkayasa bekerjasama dengan mass media menayangkan foto kondisi kandang dan keadaan THPS secara tidak utuh/sepotong-sepotong, sungguh ini perbuatan jahat dan keji yang dilakukan oleh oknum yang mengaku-ngaku dirinya pemerhati satwa bahkan mengaku sebagai mantan kepala staf Presiden SEAZA padahal terbukti tidak ada jabatan tersebut, sesuai jawaban Presiden SEAZA yang kami terima melalui email pada tanggal 4 Juni 2014 lalu.
 
Pemindahan satwa yang seharusnya menjadi hal lumrah dan biasa terjadi berubah menjadi masalah politik, pencitraan dan ajang mencari popularitas yang berujung pada pencemaran nama baik bagi PKBSI dan angggota.
 
Apa yang dituduhkan kepada kami tentang adanya korupsi, penjarahan, perampokan dan tidak perlu ada museum satwa di KBS, menunjukan ketidakmengertiannya terhadap konservasi. Sungguh sangat disayangkan dan kami prihatin. 
 
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada tanggal 10 Maret 2014 mengirim Surat kepada PKBSI, Perihal : Tanggapan atas Pengaduan masyarakat, yang isinya antara lain bahwa pengaduan PELAPOR tidak memenuhi kriteria Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tenang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 
PKBSI diperkuat dengan Susunan Dewan Pelindung, Dewan Penasehat, Dewan Pembina serta Pengurus Harian yang merupakan tokoh nasional yang dikenal dengan reputasi baik dan telah menerima berbagai penghargaan dari berbagai negara, baik didalam maupun luar negeri dikarenakan kerja nyata dan pengabdiannya yang dilakukan diberbagai bidang, baik bidang lingkungan, konservasi maupun keanekaragamanhayati. Semua didedikasikan bagi bangsa dan negara yang secara langsung  memberi manfaat bagi keberlanjutan kehidupan alam dan lingkungan serta mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia. 
 
Semua tuduhan yang ditujukan kepada kami karena ada pihak-pihak yang ingin mencari popularitas dan pencitraan, rekayasa dan fitnah keji yang dilakukan secara sadar dan terus menerus di media massa, menggiring opini negatif kepada publik yang berakibat pada pencemaran nama baik serta bertujuan memecah-belah organisasi.
 
Atas dasar tersebut kami melakukan tuntutan dan gugatan kepada pihak-pihak yang telah menyebar berita bohong, melakukan tuduhan tanpa dasar dan mencoreng nama baik dan reputasi  PKBSI. 
Adapun tuntutan dan gugatan ini dilakukan adalah karena apa yang telah kami lakukan dibidang lingkungan dan konservasi, baik didalam maupun diluar negeri tidak dapat dinilai dengan uang semata dan telah banyak penghargaan yang kami terima ditingkat nasional maupun internasional yang kami peroleh, yang semua itu kami dedikasikan untuk bangsa dan negara. Kami berharap fitnah keji dan rekayasa politik untuk kepentingan pencitraan dan ambisi pribadi tidak terjadi lagi di bumi pertiwi.
Tak lama setelah dilayangkan gugatan pidana dan perdata, dilakukan seminar yang dihadiri oleh pihak-pihak yang tidak memahami konteks permasalahan KBS yang sebenarnya. Dengan tema yang diusung kental dengan upaya menggiring opini publik. Ini bukti lain yang kami anggap memprovokasi keadaan karena masalah ini sedang dalam proses penyidikan oleh Polrestabes Surabaya.
 
Semoga Bangsa Indonesia menjadi Bangsa yang besar dan bermoral tinggi sebagaimana ungkapan Mahatma Gandhi“Kebesaran dan tingginya moral suatu bangsa dapat dinilai dari bagaimana bangsa tersebut memperlakukan satwanya”. 
 
Ketua Umum PKBSI, DR. H. Rahmat Shah
Sekjen PKBSI, Tony Sumampau
Tim Pengacara : 1.   POLTAK HUTADJULU, SH, MBA, MH,
      2.  RAZMAN ARIF NASUTION, SH, S.Ag, MA, Ph.D, 
      3.  FADJAR MARPAUNG, SH. MH, dan MARUSAHA, SH
 LAMPIRAN (Ini untuk bahan di Pengadilan)
 
Indonesia Zoo & Aquarium Association
RSS Feed