Back
Halal Bihalal Keluarga Besar PKBSI 2014
Author Susi
Friday, Aug 15, 2014 1:33 am
Halal Bihalal Keluarga Besar PKBSI 2014
 Pers Rilis
 Kolaborasi Satwa Endemik
  
      JAKARTA --  Kolaborasi dalam pengelolaan satwa endemik Indonesia di lembaga konservasi sangat diperlukan untuk  kebaikan bersama, mengingat ilmu pengetahuan, termasuk  ilmu perlindungan satwa terus maju dan berkembang.
         “Karena itulah, setiap lembaga konservasi harus melaksanakan perbaikan animal welfare (kesejahteraan satwa) yang mengarah pada genetik yang  sehat,” kata Ketua Umum Perhimpunan Kebun Binatang Se-Indonesia (PKBSI) Rahmat Shah dalam acara Halal Bihalal PKBSI di Kompleks Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Kamis (14/08/2014).  
         Ia meminta organisasi maupun lembaga konservasi untuk lebih meningkatkan mutu profesionalisme dalam pengelolaan satwa. Lembaga konservasi yang memiliki keterbatasan ruang  harus rela dan berani melepas satwa yang dapat menimbulkan inbreeding (perkawinan sedarah), antara lain dengan cara menitipkan di LK lain atau kerjasama tukar menukar demi menjaga kemurnian genetiknya. 
         Jangan sampai, kata Rahmat, ada anggapan bahwa satwa koleksi adalah milik institusi. Sebab satwa  secara global merupakan cadangan (backup) sebagai generasi yang tumbuh berikutnya saat di alam membutuhkan. Seperti halnya pelepasliaran burung jalak Bali telah berjalan dengan baik dan diakui secara internasional.
         Ketua Umum PKBSI itu juga meminta ada evaluasi terhadap  pemegang studbook keeper (pemegang silsilah satwa)  yang telah ditunjuk agar dapat bekerja dan berjalan sesuai program dan tugas yang diemban. Saat ini terdapat beberapa organisasi LSM yakni LASA, ISAW, Profauna, JAAN yang dikoordinir oleh WCS sedang meminta kepada Kementerian Kehutanan  tentang data lembaga konservasi yang ada Indonesia. Termasuk  jumlah dan jenis satwanya. 
         “Ini tantangan yang harus dapat diantisipasi dengan cara meningkatkan kinerja secara profesional,” ujar Rahmat yang juga anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) asal Sumatra Utara.
         PKBSI, lanjut Rahmat, harus membentuk TAG (Taxon Advisory Group) bersama LIPI dan Kementerian Kehutanan dalam rangka kerjasama global pengelolaan spesies terutama satwa endemik Indonesia.
       Di sisi lain, dia menjelaskan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyatakan tidak ada unsur tindak pidana korupsi pada pengelolaan sementara KBS. Namun karena ada pernyataan yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya oleh Walikota Surabaya dan Singky Soewadji melalui berbagai media massa,  maka PKBSI telah menempuh jalur hukum menggugat yang bersangkutan atas pencemaran nama baik. 
         Hadir dalam acara halal bihalal, antara lain Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pembina PKBSI Letjen (Purn) Kini Syahnakri, Sekjen PKBSI Tonny Sumampau serta pengurus PKBSI dan lembaga konservasi di Indonesia.  
 
Jakarta, 14 Agustus 2014
DR. H. Rahmat Shah
Ketua Umum PKBSI
 
Indonesia Zoo & Aquarium Association
RSS Feed